Jantung Demokrasi Tidak Boleh Dilemahkan: Tolak Pilkada Oleh DPRD

Jakarta Timur-Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta angkat bicara tentang wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) ke tangan DPRD sedang ramai dibahas, dengan alasan utama efisiensi anggaran. Namun, banyak pihak khawatir langkah ini bisa menjauhkan rakyat dari proses demokrasi yang telah kita bangun bersama. Bagaimana jika hak memilih pemimpin daerah secara langsung, yang sudah menjadi bagian dari kedaulatan rakyat, ikut terpengaruh. Konstitusi kita menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dan pilkada langsung adalah salah satu wujud nyatanya. Dengan memilih pemimpin secara langsung, rakyat merasa lebih dekat dengan pengambilan keputusan. Jika dikembalikan ke DPRD, proses ini mungkin menjadi lebih terbatas pada elite politik, yang berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat luas. Sejarah masa lalu memberikan pelajaran berharga. Saat pilkada dilakukan oleh DPRD, sering muncul isu seperti politik uang dan kolusi, yang membuat pemilihan kurang transparan. Kepala daerah terpilih lebih bergantung pada dukungan politik daripada dukungan rakyat. Ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga mekanisme yang melibatkan suara langsung warga. Soal biaya, memang pilkada langsung membutuhkan anggaran tidak sedikit. Tapi, bukankah investasi untuk demokrasi ini lebih berharga daripada risiko kerugian jangka panjang, seperti kurangnya akuntabilitas? Daripada mengorbankan hak rakyat, mungkin lebih baik kita fokus memberantas pemborosan lain, seperti korupsi dan privilege yang tidak perlu, agar anggaran negara lebih efisien. Presidium Germas PMKRI Cabang Jakarta Timur "Canfiki" percaya bahwa, menjaga pilkada langsung berarti memperkuat demokrasi inklusif dan partisipatif. Ini bukan hanya soal teknis, tapi masa depan pemerintahan daerah yang legitim dan dekat dengan rakyat. Mari kita diskusikan bersama, bersuara secara kritis, dan dukung langkah-langkah yang menjaga semangat UUD 1945 agar demokrasi kita semakin matang. Red/PMKRI/W.Avin